Anggota Dewan Bertambah APBA Melarat

Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Aceh diprediksi mengalami perubahan drastis dengan meningkatnya jumlah penduduk yang sudah melebihi 5 juta jiwa. Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra mengatakan, “Penambahan penduduk ini secara otomatis akan mempengaruhi jumlah kursi di DPRA. Hal ini diatur dalam Undang-Undangan tentang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.” Pasal 23 ayat 2 huruf d UU itu disebutkan provinsi yang memiliki jumlah pendudukan lebih dari 5 juta jiwa sampai 7 juta, memperoleh alokasi 65 kursi di DPRD. Jadi dari jumlah kursi DPRA 69 menjadi 82 atau bertambah 17 kursi.
Sedangkan pada Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) 2011 juga menyebutkan jumlah anggota DPRA paling banyak 125 persen dari yang ditetapkan undang-undang. Jadi, mengacu pada UUPA, jumlah kursi untuk DPRA mengalami penambahan 25 persen dari jumlah alokasi yang ditetapkan oleh UU Pemilu yaitu 65 kursi (100 persen). Penambahan sebanyak 17 kursi ini sama dengan hitungan 25 persen dari alokasi kursi yang ditetapkan UU Pemilu. Sehingga bila dijumlahkan, Aceh mendapat alokasi 82 kursi untuk DPRA. “Kemungkinan besar jumlah kursi inilah yang akan diperebutkan dalam Pileg 2014,” ujarnya.

Menambah 17 kursi di dewan memang tidak masalah. Tapi, mengongkosi orang-orang yang akan duduk di kursi itu yang terlalu berat. Gaji, rumah, mobil, jas untuk sidang, biaya rapat, dana aspirasi, uang studi banding, dan lain-lain yang akan sangat membebani APBA nantinya. Karena itulah, kita pantas mengajukan beberapa pertanyaan kepada KIP atau KPU: pertama, Apakah boleh jika kita tak menambah jumlah anggota dewan; kedua, Jika harus menambah, apakah alasannya cukup karena maunya undang-undang? Urgensinya apa? Kita mengajukan pertanyaan itu dengan logika sebagai berikut. Pertama, kita melihat secara seksama bahwa jumlah anggota dewan ada sekarang, baik di DPRA maupun di DPRK sudah lebih daripada memadai. Bahkan, di antara mereka banyak yang santai-santai saja.  Kedua, dengan jumlah anggota dewan yang ada sekarang saja, APBA dan APBK di sejumlah kabupaten/kota di Aceh sudah sangat “ngos-ngosan” mengongkosinya. Apalagi kalau nanti jumlah anggota dewan itu ditambah lagi.

Padahal, yang selama ini diharapkan masyarakat adalah dewan memperbaiki kinerjanya. Sebab, hasil beberapa survei mengungkapkan persepsi masyarakat terhadap kinerja anggota dewan sekarang lebih buruk dibanding periode sebelumnya.

Penilaian buruk masyarakat dipengaruhi banyak hal, termasuk prilaku negatif oknum-oknum anggota dewan. Anggota dewan lebih cenderung berperan sebagai dirinya sendiri dibandingkan membawa aspirasi masyarakat atau institusi. Mereka lebih getol berjuang mendapatkan hak-haknya ketimbang memperjuangkan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan penyejahteraan rakyat atau mengurangi penduduk miskin dan pengangguran. Nah?!

Kamis, 13 Desember 2012 08:44 WIB
 Terkait