Qanun (Kumpulan Berita/Kata)

Hasbi Abdullah (Ketua DPRA) bersama Abdullah Saleh (Sekretaris Pansus Qanun Wali Nanggroe) menegaskan bahwa “…..Ini semua merupakan amanah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan MoU Helsinki. Semua merujuk pada aturan tersebut. “Jadi saya sampaikan kepada seluruhnnya, bahwa Qanun Wali Nanggroe buah hasil dari kesepakatan antara Negara Republik Indonesia (NKRI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). ……..Menyangkut dengan bahasa Aceh, itu sudah sangat jelas di BAB penjelasan Qanun Wali Nanggroe yang menyatakan bahwa “…penggunaan bahasa dalam Qanun Wali Nanggroe tersebut yang hidup dan tumbuh di Aceh”…….”Semua bahasa yang ada di Aceh, begitu maksud dalam QWN menyangkut bahasa,”ungkap Abdullah Saleh…..”Kemudian menyangkut dengan baca Alquran. Metode pemilihan Wali Nanggroe jauh berbeda dengan pemilihan anggota dewan. “….Yang memilih Wali Nanggroe itu adalah perwakilan yang tergabung di dalam Tuha 4, Tuha 8, Waliul Akhdi dan lain sebagainya”….Bukan hanya baca Alquran, tetapi juga harus memahami kandungan dari Al-Quran…wajib dan bahkan Wali Nanggroe harus benar-benar memahami ajaran Agama Islam,”ungkap Abdullah Saleh.”…Menyangkut dengan pasal 17 ayat (4) tentang Wali Nanggroe memiliki hak Imunitas (Kekebalan Hukum). Itu kedudukannya tetap sama seperti hak imunitas yang dimiliki oleh Anggota Dewan. Jadi, tidak benar kalau hak imunitas Wali Nanggroe itu berbeda. “Anggota Dewan juga memiliki hak Imunitas, jadi Wali Nanggroe dalam hal ini juga sama..”. …Kalaupun nantinya, memiliki kekeliruan. Atau masih perlu untuk direvisi, maka DPRA siap melakukannya. Setelah mendengar penjelasan, peserta aksi membubarkan diri secara tertip,”Delky (korlap aksi penolakan QWN di depan Gedung DPRA). http://www.theglobejournal.com/Hukum/abdullah-saleh–ini-amanah-mou-helsinki/index.php

Wakil Ketua Komisi A (DPRK) Pidie, Suadi Sulaiman meminta kepada semua pihak agar tidak terus membuat polemik berkepanjangan terhadap Rancangan Qanun (Raqan) Bendera dan Lambang Daerah Aceh yang saat ini sedang dibahas di DPRA.

“Sebenarnya pemerintah pusat tidak perlu membuat pernyataan yang berlebihan, apalagi menyatakan bendera dan lambang Aceh yang sedang dibahas dianggap sebagai separatisme. Sebenarnya statemen dari Mendagri tidak perlu dikeluarkan, apalagi pemerintah pusat merupakan salah satu pihak yang sangat bertanggungjawab terhadap perdamaian Aceh,” …..Bendera dan lambang Aceh yang sedang dibahas tidak bertentangan dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 serta peraturan perundangan-undangan lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Dalam Negeri, “ujar Suadi Sulaiman (alias Adi Laweueng), Senin (26/11).” Bendera bulan bintang tidak sedikit pun menjurus kepada separatisme, begitu juga dengan lambang singa dan buraq. Bendera dan lambang tersebut menunjukkan keserasian dengan lingkungan dan sejarah Aceh

“Hal lain yang sangat disesalkan dari pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi adalah menyatakan GAM separatis, GAM bukan separatis tapi suatu pihak yang bertanggungjawab atas perdamaian Aceh. RI berdialog dengan GAM bukan dengan separatis, lagi pula PP tersebut dikeluarkan setelah penandatanganan damai Aceh, ini jelas kelihatan suatu sikap inkonsistensi pemerintah pusat dalam menjaga perdamaian Aceh,” kata Sekretaris Fraksi Partai Aceh DPRK Pidie ini.

“Jadi, pemerintah pusat janganlah “berteka-teki” dengan Aceh dengan menyatakan bendera dan lambang itu sebagai separatis. Bendera dan lambang in juga amanah dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” ……. melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang sesuai dengan point 1.1 MoU Helsinki yang menyangkut dengan undang-undang penyelenggaran Pemerintahan Aceh, terutama Point 1.1.2 huruf a yang menegaskan tentang pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan Aceh selain dari enam sektor publik dan amanah UU-PA,” ujarnya. http://www.analisadaily.com/news/read/2012/12/04/91664/bendera_dan_lambang_daerah_harus_jadi_kebanggaan_bersama/#.ULfSsdm7-t8