Mengkritisi Qanun Wali Nanggroe

Aceh merupakan salah satu provinsi unik yang menjadi  barometer Indonesia dan dunia internasional saat ini. Pasca perdamaian MoU Helsinki 2005 banyak melahirkan aneka prototipe dan sistem politik dan ketatanegaraan yang belum pernah dipraktekkan di Indonesia. Seperti pemilihan kepala daerah secara langsung, kemudian partai politik lokal, dan lain-lain. Begitupun negara internasional dari berbagai negara datang langsung ke Aceh belajar mulai cara menyelesaikan konflik (Negara Pilipina dalam menyelesaikan konflik separatis Moro), menghadapi resiko bencana alam khususnya gempa dan tsunami termasuk bagaimana menjaga perdamaian yang sampai saat ini sudah berjalan tujuh tahun.

Salah satu poin penting dalam MoU Helsinki adalah adanya lembaga Wali Nanggroe (poin 1.1.7). Kemudian diperjelas dalam UUPA No.11 Tahun 2006 Bab XII Pasal 96 dan 97. Keberadaan Wali Nanggroe di Aceh patut didukung oleh semua pihak, namun harus diatur dalam regulasi yang jelas biar tidak bermasalah dikemudian hari. Lembaga Wali Nanggroe bukan milik satu kelompok atau institusi tertentu, namun lembaga tersebut milik seluruh rakyat Aceh. Sehingga seluruh isi pasal dalam qanun tersebut mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Begitu juga diharapkan qanun ini tidak seperti ‘’buah nangka’’ dan tidak cepat usang setelah nantinya disahkan.

Untuk itu, perlu pertimbangan dan artikulasi yang matang. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh selain amanah MoU Helsinki dan UUPA juga amanah Konstitusi Republik Indonesia melalui UUD 1945 pasal 18B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Kemudian pada ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang.”

Lembaga Wali Nanggroe dalam ketatanegaraan Kerajaan Aceh Darussalam tidak pernah ada dan hanya dikenal istilah Waliyul Mulk. Waliyul Mulk kerajaan Aceh Darussalam yang pertama  dipimpin oleh Syeh Abdurrauf As-Singkili. Waliyul Mulk ini secara substantif sangat berbeda dengan wewenang Wali Nanggroe dalam Rancangan Qanun Wali Nanggroe yang sedang dibahas DPRA. Begitu juga setelah Belanda menjajah Aceh hingga Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak pernah ada lembaga Wali Nanggroe. Lembaga ini baru dikenal ketika pemberontakan DI/TII meletus di Aceh dengan sebutan Wali Negara bukan Wali Nanggroe.

Istilah Wali Nanggroe baru diakui dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bab I pasal 1 ayat (3) yang isinya: “ Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian, penyelenggaraan kehidupan adat dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.” Kemudian pada pertemuan Batee Kureng-Bireuen tanggal 21 September 1953 yang dihadiri tidak kurang 100 orang tokoh Aceh menetapkan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Wali Negara Aceh. Kemudian pada tanggal 15 Maret 1959, posisi ini digantikan Teungku Amir Husen Al-Mujahid setelah dikudeta oleh Hasan Saleh.

Persoalannya sekarang siapa yang pantas menjadi Wali Nanggroe seperti amanah MoU Helsinki, apakah keturunan Kesultanan Aceh yang masih hidup sampai sekarang, atau hanya orang-orang yang terlibat langsung dalam perang Aceh-Indonesia (1976-2005). Atau hanya keturunan Tiro (Teungku Muhammad Saman Tiro) yang diberikan mandat oleh petinggi Kerajaan Aceh sebagai panglima perang untuk meneruskan perlawanan terhadap Belanda karena Sultan Muhammad Daudsyah yang belum dewasa saat itu, sehingga salah satu keturunan Tiro yang berjasa terhadap Aceh, yaitu Hasan Tiro diposisikan sebagai Wali Nanggroe kedelapan. Mungkinkah Jabatan Wali Nanggroe boleh siapa saja dari masyarakat Aceh yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Bab V Pasal 69 Raqan Wali Nanggroe.

Untuk menjawab premis-premis tersebut, harus jelas diatur dalam Qanun Wali Nanggroe jangan sampai menjadi persoalan dikemudian hari. Jika yang menjadi Wali Nanggroe yang akan bergelar “Al-Mukarram Maulana Al-Mudabbir Al-Malik” atau “Paduka Yang Mulia” harus dari keturunan Kesultanan Aceh, maka keturunan itu masih hidup sampai sekarang. Persoalannya, Aceh ini bukan milik satu kelompok (kesultanan) dan mereka tidak pernah terlibat langsung dalam membela “kedaulatan’ Aceh selama konflik. Jika Wali Nanggroe yang akan memegang jabatan selama 7  tahun (pasal 116) ini diutamakan mereka yang bersentuhan langsung dalam perjuangan 1976-2005, maka siapakan yang paling pantas.

Untuk menjawab itu, hal ini perlu dimusyawarahkan oleh semua mereka yang pernah terlibat dalam konflik 1976-2005. Jika Wali Nanggroe harus dari dinasti Tiro, maka yang lebih pantas menjadi Wali Nanggroe adalah Dr.Karim Tiro yang saat berdomisili di Amerika Serikat. Jika lembaga ini boleh dipimpin oleh selain yang telah disebutkan tadi, maka kriteria seperti apa yang pantas sehingga tidak memunculkan persoalan dikemudian hari.

Menurut penulis, lembaga Wali Nanggroe untuk kali pertama ini (Wali kesembilan) mesti harus dari kalangan mantan pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang paling banyak jasanya dalam perjuangan. Apakah yang sudah ada sekarang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 69, hanya masyarakatlah yang lebih tahu. Untuk kali kedua dan seterusnya yang lebih tepat menjadi Wali Nanggroe adalah dari kalangan ulama yang independen.

Ulama sebagai Wali Nanggroe sangat beralasan, selain mereka memiliki andil besar dalam membina dan memperbaiki umat juga ikut langsung mempertahankan kedaulatan Aceh ketika Belanda menjajah negeri ini. Jika tidak ada ulama yang mengangkat senjata melawan Belanda, maka dalam waktu singkat Aceh telah mampu dikuasai kolonial Belanda. Bagi penulis, hanya pada tangan ulamalah lembaga ini akan berwibawa dan berjalan sesuai fungsinya.

Dalam Raqan Qanun Wali Nanggroe ini, posisi Wakil Wali Nanggroe (Waliyul ‘ahdi) sebagaimana tersebut dalam paragraf 3 pasal 71 berpeluang besar untuk menggantikan posisi Wali Nanggroe jika Wali Nanggroe meninggal dunia, mengundurkan diri, murtad, zhalim, uzur, dan melanggar syarat wali seperti yang tersebut dalam pasal 118 ayat (2).

Kriteria Wali Nanggroe
Rancangan Qanun Wali Nanggroe yang sedang dipersiapkan oleh legislatif Aceh dan akan disahkan menjadi Qanun Aceh sebelum 2013 bila dikaji secara mendalam masih sangat abstraktif. Apa yang menjadi indikator seseorang amanah, adil, jujur, berakhlak mulia, berpengetahuan,  bertaqwa, arif, bijaksana, berwawasan luas, berani dan benar serta bertanggung jawab, tidak zhalim, penyabar, pemaaf, penyayang, setia, rendah hati, sehat jasmani dan rohani, dari keturunan dan nasab yang baik dan mulia sampai empat keturunan, mencintai rakyat dan dicintai rakyat, telah berusia empat puluh tahun, dan dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik.

Siapa dan bagaimana menentukan indikator-indikator persyaratan abstraktif tersebut. Dari sekian banyak persyaratan yang telah disebutkan semuanya perlu mendapatkan dukungan seluruh rakyat Aceh dan orang-orang seperti itulah yang diharapkan yang akan menjadi Wali Nanggroe, tapi kenapa persyaratan Wali Nanggroe tidak memasukkan syarat mampu membaca Al-Quran, apakah ada unsur kesengajaan atau lupa, padahal syarat ini sangat penting.

Untuk kepala desa (Geuchiek) saja yang memimpin pemerintahn terendah disyaratkan mampu membaca Al-Quran apalagi menjadi Wali Nanggroe yang menjadi simbol pemersatu seluruh masyarakat Aceh, apalagi Aceh telah mendapatkan legalitas penerapan syariat islam. Jika seseorang tidak mampu membaca Al-Quran, bagaimana bisa memahami isi kandungan Al-Quran, membacanya saja tidak mampu apalagi menjalankan hukum-hukumnya. Sebuah aib besar untuk Aceh jika seorang Wali Nanggroe tidak bisa membaca kalam ilahi. Pada Bab II  Pasal 2 dan 3 huruf (b) dengan sangat jelas dinyatakan prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai Pembina keagungan dinul Islam dan meninggikan dinul Islam. Bagaimana seseorang mau dan mampu membina dan meninggikan dinul Islam jika ia sendiri tidak mampu membaca dan memahami ayat-ayat suci serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini sangat mustahil…!!!

Wewenang Wali Nanggroe harus secara jelas dan nyata disebutkan jangan sampai menjadi persoalan juga nantinya. Dalam konteks ke-Acehan wewenang itu perlu diperluas lagi karena Aceh telah memiliki payung hukum pelaksanaan syariat islam. Wali Nanggroe perlu mengawasi berjalannya syariat Islam dan berhak menegur Kepala Pemerintahan Aceh jika mengabaikan syariat Islam. Dalam Raqan ini tidak menyebutkan wewenang itu. Sangat aneh jika wewenang Wali Nanggroe hanya sebagai simbol pemersatu masyarakat dan tidak bersentuhan dengan pelaksanaan syariat Islam.

Eksistensi Wali Nanggroe
Meskipun lembaga Wali Nanggroe belum pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Kerajaan Aceh, namun tidak salah bahkan patut didukung jika lembaga ini eksis di Aceh. Sudah sepantasnya ada karena mengingat sejarah Aceh masa lalu tentang kebesaran Aceh bahkan konstribusi langsung dalam mencapai Indonesia merdeka. Andil Aceh pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaanpun sangat besar. Jika Aceh tidak ada, penulis yakin nama Indonesia sampai kini tidak pernah terdengar dalam konteks kenegaraan.

Maka sangat wajar jika Aceh agak sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia dan itu tidak berlebihan. Bukankah salah satu tokoh penting Indonesia pernah mengeluarkan pernyataan: “Apapun akan diberikan untuk Aceh asal jangan minta merdeka.” Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe di Aceh tidak perlu dicurigai apalagi dihambat-hambat, yang paling penting lembaga ini mampu menjaga marwah Aceh dan menjadi lembaga yang benar-benar independen serta tidak berpolitik praktis apalagi mendukung salah satu partai politik dan kandidat tertentu dalam pilkada.

Tugas, Fungsi Dan Wewenang Wali Nanggroe
Dalam Raqan Wali Nanggroe yang sedang dibahas DPR Aceh terdapat beberapa tugas, fungsi, dan kewewenangan Wali Nanggroe, yaitu:

Tugas Lembaga Wali Nanggroe:

  1. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat;
  2. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
  3. Mengukuhan  Parlemen Aceh dan Kepala Pemerinatahn Aceh secara adat;
  4. Memberikan pandangan, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan DP serta lembaga-lembaga lainnya;
  5. Menyampaikan usulan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah;
  6. Memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
  7. Mengurus dan melindungi khazanah Aceh di dalam dan di luar negeri;
  8. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
  9. Mengarahkan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkwalitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
  10. Menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartispasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
  11. Menetapkan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah ada; dan
  12. Mengangkat atau memberhentikan perwakilan adat di luar negeri.

Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan penyelanggaraan gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya;
  2. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini;
  3. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik dalam maupun dalam negeri;
  4. Pelaksanaan penyampaian pandangan, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga-lembaga lainnya;
  5. Pelaksanaan penyampaian usulan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah;
  6. Pelaksanaan pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
  7. Pelaksanaan pengangkatan, penetapan, peresmian, dan pemberhentian personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
  8. Pengukuhan Parlemen Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
  9. Pelaksanaan pemberian dan pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
  10. Penyelenggaraan pengurusan dan perlindungan khazanah Aceh dalam dan luar negeri;
  11. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
  12. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh; dan
  13. Penyelenggaraan perdamaian Aceh dan ikut serta berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia.

Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe

  1. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang berdasarkan tradisi sejarah, bahasa, dan adat istiadat rakyat Aceh;
  2. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
  3. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
  4. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan peraturan perundang-undangan;
  5. Menyampaikan pandangan, arahan, dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga-lembaga lainnya;
  6. Memberikan usulan, saran, dan pertimbangan kepada pemerintah; dan
  7. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.

Prinsip Dan Tujuan Lembaga Wali Nanggroe

Dalam rancangan Qanun Wali Nanggroe yang sedang dibahas DPRA saat ini, ada beberapa prinsip dan tujuan Lembaga Wali Nanggroe seperti tertera pada Bab II  Pasal 2 dan 3, yaitu:

  1. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat.
  2. Pembina keagungan dinul islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
  3. Pembina kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
  4. Pembina/pengawal/penyantun pemerintahan rakyat Aceh.

Tujuan:

  1. Mempersatukan rakyat Aceh;
  2. Meninggikan dinul islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian;
  3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan politik, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
  4. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.

     Kesimpulan

Lembaga Wali Nanggroe pada masa Kerajaan Aceh Darussalam masih berdaulat belum pernah dikenal, begitu juga ketika Belanda menjajah Aceh hingga Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Istilah Wali Nanggroe baru dikenal pada tahun 2001 melalui Undang-Undang No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darusssalam. Istilah ini pernah ada dengan nama Wali Negara ketika pemberontakan DI/TII terjadi di Aceh. Wali Negara yang pertama pada saat itu adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, kemudian dilanjutkan oleh Teungku Amir Husen al-Mujahid. Meskipun lembaga ini baru relatif sempurna pada saat ini, namun perlu di dukung oleh semua pihak, jika lembaga ini nantinya mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Aceh dalam segala hal dan bukan merupakan lembaga satu kelompok tertentu.

Referensi.

  1. http://www.theglobejournal.com/Opini/mengkritisi-qanun-wali-nanggroe/index.php
  2. Penulis Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah
  3. Muhammad Yusuf al-Qardhawy | Ketua FPI Aceh
    Selasa, 06 November 2012 10:17 WIB