Film ‘Pesan dari Samudra’ Kisahkan Upaya Penanggulangan Bencana

Repost Editor: Anggarini Paramitapesan  dari samudra
Wednesday, December 26, 2012 – 19:54
Wartawan: Septian Deny
Film Film ‘Pesan dari Samudra’ |

Berita Terkait:
Mira Lesmana Dibuntuti ‘Intel’
Mira Lesmana Persembahkan Film Peninggalan Referendum 1999

@IRNewscom | Jakarta: MENGAMBIL kondisi alam Indonesia yang rawan bencana alam, Palang Merah Indonesia (PMI) bekerja sama dengan Australia Red Cross (ARC), Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Australian AID melakukan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Kisahnya diabadikan dalam film ‘Pesan dari Samudra’.

Film ini menceritakan perjuangan seorang dokter perempuan sekaligus seorang ibu yang harus terpisah jauh dari keluarganya demi mengabdi di wilayah terpencil di Nusa Tenggara Timur.

“Film ini disusun dengan gaya modern dan bercerita tentang pertemuan keluarga yang terpisah antara Jakarta dan Kabupaten Sikka, NTT,” ujar Budi Atmadi Adiputro, Sekjen PMI Pusat, di Jakarta, Rabu (26/12).

Dengan latar belakang wilayah NTT yang diguncang bencana gempa dan tsunami pada tahun 1992, tokoh Nara, diperankan Putri Ayudya, dokter yang berjuang menghadapi bencana alam yang menghancurkan sebagian desa di wilayah Sikka, NTT.

Kemudian, ada tokoh Samudra, dilakoni Bintang Panglima, anak Nara yang bersikeras menjumpai sang ibu ditengah bencana.

Lalu, tokoh Opa Hali, diperankan oleh Andi Bersama, yang memiliki kesigapan membaca kondisi alam, sehingga penduduk dapat menyelamatkan diri dari amukan tsunami.

Film produksi Miles Films ini dibintangi sederet aktris dan aktor ternama. Sebut saja, Lukman Sardi, Putri Ayudya, Bintang Panglima, Andi Bersama, Jajang C. Noer. Lalu, Riri Riza sebagai sutradara dan diproduseri oleh Mira Lesmana.

Film ini sendiri berdurasi 76 menit dan akan dtayangkan perdana di MetroTV pada Sabtu, 29 Desember 2012 pukul 21.30. [sdn-2] Baca lebih lanjut

Ini Kata Walikota Lhokseumawe Soal Larangan Mengangkang

Share Artikel »

Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, memberlakukan larangan bagi perempuan duduk mengangkang saat diboncengkan sepeda motor. Hal itu tertuang dalam surat edaran tentang yang ditandatangani Wali Kota Lhokseumawe Suadi Yahya, Rabu (2/1/2013).

Sontak, rencana tersebut menjadi pembicaraan hangat publik di Aceh, bahkan mancanegara. Tak hanya di media arus utama, di media sosial seperti facebook dan twitter pun banyak yang membincangkannya. Demikian pula di kedai-kedai kopi yang banyak tersebar di seluruh provinsi ini.

Kritik pun berhamburan. Para pihak yang kontra dengan ketentuan ini berpandangan, tak ada ketentuan dalam Syariat Islam yang mengatur mengenai larangan duduk mengangkang di sepeda motor bagi perempuan.

Selain itu, ketentuan tersebut juga dianggap melanggar hak azasi perempuan di jalan raya. Banyak kalangan juga menilai, duduk mengangkang bagi perempuan juga lebih aman daripada duduk menyamping saat dibonceng.

Akan tetapi, Pemerintah Kota Lhokseumawe bergeming dengan beragam kritik masyarakat. Mereka tetap keukeuh dengan keputusan itu. Lalu, apa sebenarnya alasan mereka? Berikut wawancara Wartawan Kompas dengan Suadi Yahya (SY) yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, Dasni Yuzar (DY), Jumat (4/1/2013) lalu.

Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan kebijakan pelarangan duduk mengangkang bagi perempuan saat diboncengkan sepda motor ini?

Suaidi Yahya: Ini adalah bentuk respons saya, atas keinginan para ulama yang tergabung dalam MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), dan juga MAA (Majelis Adat Aceh), yang menyampaikan perlunya melaksanakan Syariat Islam dan adat istiadat Aceh secara kaffah dan lebih baik.

Selain itu, kami juga ingin kembali mengangkat budaya dan adat istiadat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat yang mulai ditinggalkan. Dalam budaya Aceh itu dikenal dengan budaya malu, salah satu bentuk dari budaya ini adalah kalau naik kereta (sepeda motor) duduknya menyamping bagi perempuan. Duduk menyamping ini tujuannya agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya, demikian pula dengan kemulyaannya. Kemulyaan wanita tak sama dengan laki-laki, memang harus berbeda. Jika duduk mengangkang, seakan-akan wanita itu seperti laki-laki, padahal keindahan dan kemulyaan wanita ada pada kelembutannya.

Selain itu, dengan duduk menyamping, wanita akan terhindar dari duduk peluk-pelukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di atas sepeda motor. Selama ini kita lihat di jalan raya, banyak perempuan dan laki-laki yang duduk berpeluk-pelukan, padahal bukan muhrimnya. Ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh.

Adat istiadat Aceh dari dulu pun sudah seperti itu.

Dasni Yuzar: Aceh sudah memiliki Qanun Syariat Islam. Artinya, kita harus menjalankan sebaik-baiknya. Termasuk perlunya ketentuan penghormatan terhadap martabat wanita di jalan raya berupa larangan untuk duduk mengangkang saat diboncengkan. Semestinya tak hanya di Lhokseumawe, tetapi seluruh Aceh pun demikian. Apalagi di tengah situasi Aceh yang sedang krisis identitas ini.

Kapan ketentuan ini akan diberlakukan?

Suaidi Yahya: Terhitung tanggal 2 Januari 2012 lalu saya sudah menandatangani surat edaran mengenai larangan ini. Sifatnya sekarang ini adalah imbauan kepada masyarakat. Baru kemudian teguran di lapangan, baru kemudian tindakan.

Setidaknya imbauan ini sampai dua bulan ke depan. Nanti setelah itu akan dievaluasi lagi, bagaimana perkembangannya. Apabila sudah bisa dipahami oleh masyarakat, akan kita bahas apa perlu dibuatkan perbub atau qanun untuk mengaturnya. Kami akan duduk dengan para ulama dan elemen masyarakat lainnya. Baru kemudian bisa kami berlakukan sanksi, tentunya sanksi yang tak menyakiti. Islam itu lembut, mengayomi. Aturan ini tujuannya bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi membawa umat ke arah yang lebih baik, teratur, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Dasni Yuzar: Untuk tahap awal ini aturan cukup kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Lhokseumawe. Kepada masyarakat hanya diimbau.

Ketentuan Syariat Islam yang mana yang menjadi dasar keluarnya larangan ini?

Begini. Sejak dulu, Aceh untuk sudah Islami. Itu tercermin juga dalam adat istiadat dan budayanya. Aturan ini kami tujukan untuk memperkuat budaya Aceh yang islami itu. Namun, saat ini kami menghadapi gempuran budaya asing, yang berpotensi merusak nilai-nilai budaya dan adat istiadat kami. Ini yang menjadi keresahan kami bersama.

Duduk menyamping saat dalam boncengan “kereta” itu sejak dulu sudah ada dalam budaya dan adat istiadat kami. Adat semacam itu tujuannya hanya satu yakni menjaga martabat, kemulyaan, dan marwah perempuan di Aceh. Inilah yang harus dijaga. Mengembalikan marwah dasar wanita Aceh yang sesuai dengan nilai Islam dan adat istiadat Aceh.

Aceh telah memiliki perda atau qanun tentang Syariah Islam. Inilah yang ingin akomodasi dan laksanakan sebaik-baiknya. Memang, Qanun Syariah belum secara keseluruhan mengatur tentang semua tuntunan dalam Syariat Islam, tapi qanun ini juga menginspirasi kami mengembalikan budaya Aceh yang Islami dan bermartabat.

Banyak kalangan menolak ketentuan ini karena dinilai tak adil bagi perempuan, dan bahkan sangat membahayakan bagi perempuan jika harus duduk menyamping saat diboncengkan sepeda motor di jalan raya. Menurut Anda?

Tolong dipahami, adat istiadat Aceh sejak dulu sudah seperti itu. Bagi yang di luar Aceh mohon pengertiannya. Jangan sekadar pak ai logika. Hormati keinginan kami untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaffah, dan melaksanakan adat istiadat budaya kami. Kami hanya ingin wanita di Aceh terjafa martabat, harkat, dan kemulyaannya. Marwah lembut perempuan itu harus dijaga.

Mengenai duduk menyamping berbahaya, itu kalau ngebut, kalau membawa kendaraannya biasa saja, itu justru akan memberikan nuansa kelembutan. Yang bilang itu bahaya adalah mereka yang sering duduk mengangkang.

Cukup jelas dalam Islam, agar umat Islam baik laki-laki maupun perempuan menjaga kesopanannya. Tapi, apa yang kami lakukan ini seakan-akan dipandang sebagai kekejaman. Padahal, harapan dan tujuan kami hanyalah agar marwah, martabat, dan kemulyaan perempuan Aceh terpelihara sesuai Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh.

Persoalan penting yang dihadapi Aceh, khususnya Lhokseumawe ini masih banyak seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penanganan korban konflik. Tapi, mengapa yang didahulukan justru persoalan larangan mengangkang bagi perempuan seperti ini?

Mohon dipahami, ini semua untuk kebaikan kami, masyarakat Aceh yang islami. Kami sangat menghargai perempuan-perempuan kami. Menjaga martabat dan kemulyaannya sangat penting. Tak hanya di mata masyarakat Lhokseumawe, tapi juga di mata umat yang lain.

POSTED On : 06 – Jan – 2013― EDITOR By : el-Asyi

Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh

Share:
Kasus Kekerasan Berbasis Syariat Meningkat di Aceh SHUTTERSTOCK Ilustrasi: KDRT
Penulis : Mohamad Burhanudin | Kamis, 3 Januari 2013 | 14:37 WIB

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak kekerasan (Kontras) Aceh mencatat, sepanjang tahun 2012, terjadi 50 kasus kekerasan yang terkait dengan penegakan syariat Islam di Aceh. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebanyak 47 kasus.

Koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang Lestari, Kamis (3/1/2013 ), mengungkapkan, bentuk pelanggaran hukum yang muncul dalam penegakan hukum syariat di Aceh di antaranya memandikan warga atau melakukan kekerasan terhadap mereka yang diduga melanggar syariat Islam.

“Bentuknya bermacam-macam, selain dimandikan, ada yang diarak, dipukuli, ditelanjangi, sampai ada yang dinikahkan. Pelaku kekerasan umumnya adalah massa, adapula oleh aparat,” kata Gilang.

Dari 50 kasus kekerasan tersebut, sebanyak 23 kasus adalah kekerasan yang terjadi dalam kasus khalwat (berbuat mesum), 11 kekerasan saat terjadi razia oleh polisi syariat atau petugas wilayatul hisbah, 6 kasus penerapan hukuman cambuk, 2 razia oleh warga, 1 kasus pencabulan, dan 1 kasus minuman keras. Kota Langsa dan Banda Aceh mendominasi jumlah kasus kekerasan berbasis penegakan hukum syariah Islam tersebut, yakni masing-masing sebanyak 13 kasus dan 6 kasus.

Kontras Aceh sangat menyayangkan bentuk kekerasan yang muncul ini. Proses penegakan hukum yang seharusnya dimunculkan, tetapi justru penghakiman jalanan yang dikedepankan. “Ke depan, harus disosialisasikan mengenai larangan main hakim sendiri oleh warga yang menangkap pelaku pelanggaran syariat,” tutur Gilang.

Editor : Rusdi Amral

walikota Vs mengangkang

Profil Walikota Lhokseumawe Yg Terkenal Se-Antero Dunia Akibat Peraturan. ”larangan Duduk Mengangkang Baik Muhrim dan Non Muhrim”

Nama : Suaidi Yahya
Tempat Tgl/Lahir : Meunasah Mee, 1 Juli 1970 (42 Thn)
Pendidikan : Pesantren Labuhan Haji Aceh Selatan (setara MAN)
Alamat : Jl. Listrik Gg. Pertamina No. 10 Hagu Barat Laut Kec. Banda Sakti – Kota Lhokseumawe, Aceh.
No Telepon : 0821 6588 4441
Nama Istri : Cut Ernita
Anak : 4 orang

Suaidi Yahya di usung oleh Partai Aceh (PA) memenangkan Pilkada Kota Lhokseumawe 2012 lalu mengungguli 9 kandidat lainnya dengan perolehan suara 39,6% atau 31.652 suara.

Karier Suaidi Yahya sebelum menjadi Walikota Lhokseumawe:
1. Kepala Polisi GAM Daerah Pase II, Aceh Utara
2. Wakil Gubernur GAM Wilayah Pase, Aceh Utara
3. Perwakilan GAM untuk Aceh Mision Monitoring (AMM) wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe


Berita Terkait :

Larangan Duduk Mengangkang Diberlakukan
LHOKSEUMAWE – Pemerintah Lhokseumawe hari ini, Senin (7/1) mulai memberlakukan Himbauan larangan mengangkang bagi kaum hawa saat mengendarai sepeda motor dengan dikeluarkan surat himbauan bersama dari walikota, MPU dan MAA
Selengkapnya…

Komnas Perempuan Kecam Larangan Mengangkang
Jakarta – Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan mengecam rencana Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, melarang perempuan duduk mengangkang saat dibonceng di sepeda motor. Komisioner Komnas Perempuan Neng Dana Affiah
Selengkapnya…

Larangan Duduk Mengangkang Berlaku Pekan Depan
Lhokseumawe – Peraturan larangan duduk mengangkang bagi perempuan penumpang sepeda motor di Kota Lhokseumawe, Aceh, akan mulai berlaku pekan depan. Pada tahap awal pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengeluarkan surat edaran
Selengkapnya…

Ketika Duduk Mengangkang Menjadi Soal
Ada banyak cerita ironi tentang cara menegakkan Syariat Islam di Aceh. Salah satu cerita ironi yang lagi hangat, soal cara duduk perempuan yang dibonceng di sepeda motor. Adalah Pemerintah Kota Lhokseumawe yang punya hajat.
Selengkapnya…

gaya selain duduk bonceng

….. JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan, mengatakan, dalam Syariat Islam, tidak ada aturan yang secara jelas membahas perempuan duduk ngangkang. Hal tersebut disampaikan untuk menyikapi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, yang akan memberlakukan larangan bagi perempuan duduk terbuka atau ngangkang di atas sepeda motor. Menurut Amidhan, hal tersebut lebih menyangkut etika dan sopan santun, bukan pada hukum Syariat Islam. Bahkan jika dengan duduk ngangkang, lanjut Amidhan, tidak membahayakan ketika mengendarai sepeda motor, maka hal tersebut justru dianjurkan. “Kalau dengan duduk ngangkang (perempuan) tidak jatuh dari motor, ya boleh-boleh saja. Daripada duduk searah tapi membahayakan diri sendiri,” katanya seperti dikutip Okezone, Rabu 2 Januari malam. Asal saat mengendarai sepeda motor, perempuan tersebut tidak berlebihan dan memamerkan auratnya, maka duduk ngangkang hukumnya sah. Selain itu, dalam keadaan darurat, seorang perempuan juga diperbolehkan membonceng laki-laki yang bukan muhrimnya. “Untuk kepentingan yang mendesak, maka hal tersebut di-ma’fu (dimaafkan),” tambahnya. Kendati demikian, menurut Amidhan, aturan yang akan diberlakukan di Lhokseumawe itu karena sebagai daerah otonomi khusus sehingga dapat membuat aturan tersendiri. Ada tiga hal yang menjadi landasan diterbitkannya suatu aturan baru yakni, pada aspek budaya, pendidikan, dan Agama Islam. “Jika ada warga yang protes dengan aturan itu, maka mestinya ditanyakan dulu sebelum diberlakukan,” lanjutnya. Larangan perempuan ngangkang ketika mengendarai sepeda motor, tambah Amidhan, bisa jadi hanya cocok diberlakukan di Aceh dan beberapa daerah lain yang memiliki kebiasaan atau budaya menutup aurat. “Seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat yang kental nuansa agamanya, perempuan kalo dibonceng duduknya satu arah. Itu bukan karena aturan agama, melainkan kebiasaan dan budaya di sana,” tuturnya. Berbeda halnya ketika di kota besar seperti Jakarta, perempuan yang duduk satu arah ketika dibonceng sepeda motor justru mengancam keselamatan jiwanya. Sebab kondisi lalu lintas yang padat dan macet, membuatnya rawan jatuh.
gaya selain duduk bonceng…..

JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan, mengatakan, dalam Syariat Islam, tidak ada aturan yang secara jelas membahas perempuan duduk ngangkang. Hal tersebut disampaikan untuk menyikapi Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh, yang akan memberlakukan larangan bagi perempuan duduk terbuka atau ngangkang di atas sepeda motor.

Menurut Amidhan, hal tersebut lebih menyangkut etika dan sopan santun, bukan pada hukum Syariat Islam. Bahkan jika dengan duduk ngangkang, lanjut Amidhan, tidak membahayakan ketika mengendarai sepeda motor, maka hal tersebut justru dianjurkan.

“Kalau dengan duduk ngangkang (perempuan) tidak jatuh dari motor, ya boleh-boleh saja. Daripada duduk searah tapi membahayakan diri sendiri,” katanya seperti dikutip Okezone, Rabu 2 Januari malam.

Asal saat mengendarai sepeda motor, perempuan tersebut tidak berlebihan dan memamerkan auratnya, maka duduk ngangkang hukumnya sah. Selain itu, dalam keadaan darurat, seorang perempuan juga diperbolehkan membonceng laki-laki yang bukan muhrimnya.

“Untuk kepentingan yang mendesak, maka hal tersebut di-ma’fu (dimaafkan),” tambahnya.

Kendati demikian, menurut Amidhan, aturan yang akan diberlakukan di Lhokseumawe itu karena sebagai daerah otonomi khusus sehingga dapat membuat aturan tersendiri. Ada tiga hal yang menjadi landasan diterbitkannya suatu aturan baru yakni, pada aspek budaya, pendidikan, dan Agama Islam.

“Jika ada warga yang protes dengan aturan itu, maka mestinya ditanyakan dulu sebelum diberlakukan,” lanjutnya.

Larangan perempuan ngangkang ketika mengendarai sepeda motor, tambah Amidhan, bisa jadi hanya cocok diberlakukan di Aceh dan beberapa daerah lain yang memiliki kebiasaan atau budaya menutup aurat.

“Seperti Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat yang kental nuansa agamanya, perempuan kalo dibonceng duduknya satu arah. Itu bukan karena aturan agama, melainkan kebiasaan dan budaya di sana,” tuturnya. Berbeda halnya ketika di kota besar seperti Jakarta, perempuan yang duduk satu arah ketika dibonceng sepeda motor justru mengancam keselamatan jiwanya. Sebab kondisi lalu lintas yang padat dan macet, membuatnya rawan jatuh.

mengangkang

Sumber : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491503637568360&set=a.490102224375168.134149.489509284434462&type=1&theater

Mengangkang

Kata Ketua DPRK Lhokseumawe Soal Perempuan Tak Boleh Mengangkang
By : IRMAN I.P
Published: Minggu, 06 Januari 2013 19:10
LHOKSEUMAWE – Ketua DPRK Lhokseumawe Saifuddin Yunus alias Pon Pang mengatakan perempuan duduk mengangkang di belakang kenderaan roda dua bukan budaya Aceh. Itu sebabnya, kata Pon Pang, pemerintah kota mengeluarkan seruan agar kaum perempuan duduk menyamp
Surat Edaran Perempuan Tak Boleh Mengangkang Diteken Wali Kota dan Ketua DPRK
By : IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE – Sekretaris Daerah Lhokseumawe Dasni Yuzar mengatakan surat edaran tentang larangan bagi perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor, yang akan dikeluarkan besok, Senin, 7 Januari 2013, diteken oleh Wali Kota, Ketua DPRK, Ketua Majelis

Besok, Pemerintah Lhokseumawe Keluarkan Surat Edaran Perempuan Tak Boleh Ngangkang
By : IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Lhokseumawe akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor, Senin besok, 7 Januari 2013. “Insya Allah, besok resmi dikeluarkan surat edaran itu. Sekarang lagi direvisi sedi

Aktivis: Setuju Atau Tidak, Larangan Duduk Ngangkang Hak Warga Lhokseumawe
By : ADELIA SYAHFITIRI

BANDA ACEH – Rektor Institut Sastra Hamzah Fansuri Thayeb Loh Angen menilai penerapan aturan tidak boleh duduk mengangkang hak eksklusif penduduk setempat. Kritikan yang berkembang selama ini, kata Thayeb, kebanyakan datang dari penduduk luar kota Lhokseu

Surat untuk Walikota Lhokseumawe: Batalkan Larangan Duduk Ngangkang!
By : ARABIYANI (IYA)

Saudara Suhaidi, banyak masalah yang menimpa perempuan dan Anda menyalahkan perempuan atas semua permasalahan itu. Sepertinya Anda merasa wajib menertibkan perempuan. Saya miris mendengarnya. Miris, karena Anda hanya menyalahkan perempuan.

Soal Ngangkang Style, Ini Gurauan Goenawan Mohamad
By : MUHAJIR ABDUL AZIS

JAKARTA – Budayawan Indonesia dan sastrawan senior Indonesia Goenawan Mohamad tidak ketinggalan untuk mengomentari rencana pemerintah Kota Lhokseumawe yang ingin menerapkan aturan larangan duduk mengangkang di atas sepeda motor bagi perempuan.

Jadi Pejabat Kok Sibuk Ngurusin Ngangkang Style?
By : CUT MEUTIA

Kenapa tidak sekalian saja pemimpin itu mengatur bagaimana cara memakai pembalut ketika perempuan menstruasi atau membuat peraturan bagaimana cara melahirkan anak manusia yang benar dan baik!. Saya kira cuma Bupati Ramli saja yang begitu..

Ngangkang Style dan Visit Aceh Year
By : YUSWARDI ALI SUUD

ENTAH disengaja atau tidak, pada tahun baru kali ini kita dikejutkan dengan rencana Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mewajibkan kaum perempuan duduk dengan posisi menyamping saat dibonceng di atas sepeda motor.

Aktivis Kebudayaan Bicara Ngangkang Style
By : RILIS

BANDA ACEH – Aturan yang akan diterapkan Wali Kota Lhokseumawe soal larangan terhadap perempuan duduk ngangkang di motor menuai kritik. Misalnya dari aktivis kebudayaan Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa. Menurutnya hal itu telah menciptakan ruang yang

Larangan Wanita Dibonceng Ngangkang Diulas Media Otomotif Internasional
By : VIVA

BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan larangan khusus perempuan duduk sebagai penumpang motor dengan posisi mengangkang tak hanya ramai jadi pembicaraan masyarakat Indonesia.

Surat Edaran Perempuan Tak Boleh Mengangkang Diteken Wali Kota dan Ketua DPRK
By : IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE – Sekretaris Daerah Lhokseumawe Dasni Yuzar mengatakan surat edaran tentang larangan bagi perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor, yang akan dikeluarkan besok, Senin, 7 Januari 2013, diteken oleh Wali Kota, Ketua DPRK, Ketua Majelis

Besok, Pemerintah Lhokseumawe Keluarkan Surat Edaran Perempuan Tak Boleh Ngangkang
By : IRMAN I.P

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Lhokseumawe akan mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi perempuan duduk mengangkang dibonceng sepeda motor, Senin besok, 7 Januari 2013. “Insya Allah, besok resmi dikeluarkan surat edaran itu. Sekarang lagi direvisi sedi

Aktivis: Setuju Atau Tidak, Larangan Duduk Ngangkang Hak Warga Lhokseumawe
By : ADELIA SYAHFITIRI

BANDA ACEH – Rektor Institut Sastra Hamzah Fansuri Thayeb Loh Angen menilai penerapan aturan tidak boleh duduk mengangkang hak eksklusif penduduk setempat. Kritikan yang berkembang selama ini, kata Thayeb, kebanyakan datang dari penduduk luar kota Lhokseu

Surat untuk Walikota Lhokseumawe: Batalkan Larangan Duduk Ngangkang!
By : ARABIYANI (IYA)

Saudara Suhaidi, banyak masalah yang menimpa perempuan dan Anda menyalahkan perempuan atas semua permasalahan itu. Sepertinya Anda merasa wajib menertibkan perempuan. Saya miris mendengarnya. Miris, karena Anda hanya menyalahkan perempuan.

Soal Ngangkang Style, Ini Gurauan Goenawan Mohamad
By : MUHAJIR ABDUL AZIS

JAKARTA – Budayawan Indonesia dan sastrawan senior Indonesia Goenawan Mohamad tidak ketinggalan untuk mengomentari rencana pemerintah Kota Lhokseumawe yang ingin menerapkan aturan larangan duduk mengangkang di atas sepeda motor bagi perempuan.

Jadi Pejabat Kok Sibuk Ngurusin Ngangkang Style?
By : CUT MEUTIA

Kenapa tidak sekalian saja pemimpin itu mengatur bagaimana cara memakai pembalut ketika perempuan menstruasi atau membuat peraturan bagaimana cara melahirkan anak manusia yang benar dan baik!. Saya kira cuma Bupati Ramli saja yang begitu..

Ngangkang Style dan Visit Aceh Year
By : YUSWARDI ALI SUUD

ENTAH disengaja atau tidak, pada tahun baru kali ini kita dikejutkan dengan rencana Wali Kota Lhokseumawe Suaidi Yahya mewajibkan kaum perempuan duduk dengan posisi menyamping saat dibonceng di atas sepeda motor.

Aktivis Kebudayaan Bicara Ngangkang Style
By : RILIS

BANDA ACEH – Aturan yang akan diterapkan Wali Kota Lhokseumawe soal larangan terhadap perempuan duduk ngangkang di motor menuai kritik. Misalnya dari aktivis kebudayaan Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa. Menurutnya hal itu telah menciptakan ruang yang

Larangan Wanita Dibonceng Ngangkang Diulas Media Otomotif Internasional
By : VIVA

BANDA ACEH – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan larangan khusus perempuan duduk sebagai penumpang motor dengan posisi mengangkang tak hanya ramai jadi pembicaraan masyarakat Indonesia.

Isu Mengangkang

Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Lhokseumawe mengeluarkan kebijakan pelarangan duduk mengangkang bagi perempuan saat diboncengkan sepeda motor ini?

Suadi Yahya–>> Ini adalah bentuk respons saya, atas keinginan para ulama yang tergabung dalam MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), dan juga MAA (Majelis Adat Aceh), yang menyampaikan perlunya melaksanakan Syariat Islam dan adat istiadat Aceh secara kaffah dan lebih baik. Selain itu, kami juga ingin kembali mengangkat budaya dan adat istiadat Aceh dalam kehidupan bermasyarakat yang mulai ditinggalkan. Dalam budaya Aceh itu dikenal dengan budaya malu, salah satu bentuk dari budaya ini adalah kalau naik kereta (sepeda motor) duduknya menyamping bagi perempuan. Duduk menyamping ini tujuannya agar marwah dan martabat perempuan tetap terhormat di jalan raya, demikian pula dengan kemulyaannya. Kemulyaan wanita tak sama dengan laki-laki, memang harus berbeda. Jika duduk mengangkang, seakan-akan wanita itu seperti laki-laki, padahal keindahan dan kemulyaan wanita ada pada kelembutannya.

Selain itu, dengan duduk menyamping, wanita akan terhindar dari duduk peluk-pelukan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di atas sepeda motor. Selama ini kita lihat di jalan raya, banyak perempuan dan laki-laki yang duduk berpeluk-pelukan, padahal bukan muhrimnya. Ini tentu bertentangan dengan Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh. Adat istiadat Aceh dari dulu pun sudah seperti itu.

DY: Aceh sudah memiliki Qanun Syariat Islam. Artinya, kita harus menjalankan sebaik-baiknya. Termasuk perlunya ketentuan penghormatan terhadap martabat wanita di jalan raya berupa larangan untuk duduk mengangkang saat diboncengkan. Semestinya tak hanya di Lhokseumawe, tetapi seluruh Aceh pun demikian. Apalagi di tengah situasi Aceh yang sedang krisis identitas ini.

Kapan ketentuan ini akan diberlakukan?

SY: Terhitung tanggal 2 Januari 2012 lalu saya sudah menandatangani surat edaran mengenai larangan ini. Sifatnya sekarang ini adalah imbauan kepada masyarakat. Baru kemudian teguran di lapangan, baru kemudian tindakan.

Setidaknya imbauan ini sampai dua bulan ke depan. Nanti setelah itu akan dievaluasi lagi, bagaimana perkembangannya. Apabila sudah bisa dipahami oleh masyarakat, akan kita bahas apa perlu dibuatkan perbub atau qanun untuk mengaturnya. Kami akan duduk dengan para ulama dan elemen masyarakat lainnya. Baru kemudian bisa kami berlakukan sanksi, tentunya sanksi yang tak menyakiti. Islam itu lembut, mengayomi. Aturan ini tujuannya bukan untuk menyusahkan masyarakat, tapi membawa umat ke arah yang lebih baik, teratur, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

DY: Untuk tahap awal ini aturan cukup kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Lhokseumawe. Kepada masyarakat hanya diimbau.

Ketentuan Syariat Islam yang mana yang menjadi dasar keluarnya larangan ini?

Begini. Sejak dulu, Aceh untuk sudah Islami. Itu tercermin juga dalam adat istiadat dan budayanya. Aturan ini kami tujukan untuk memperkuat budaya Aceh yang islami itu. Namun, saat ini kami menghadapi gempuran budaya asing, yang berpotensi merusak nilai-nilai budaya dan adat istiadat kami. Ini yang menjadi keresahan kami bersama.

Duduk menyamping saat dalam boncengan “kereta” itu sejak dulu sudah ada dalam budaya dan adat istiadat kami. Adat semacam itu tujuannya hanya satu yakni menjaga martabat, kemulyaan, dan marwah perempuan di Aceh. Inilah yang harus dijaga. Mengembalikan marwah dasar wanita Aceh yang sesuai dengan nilai Islam dan adat istiadat Aceh.

Aceh telah memiliki perda atau qanun tentang Syariah Islam. Inilah yang ingin akomodasi dan laksanakan sebaik-baiknya. Memang, Qanun Syariah belum secara keseluruhan mengatur tentang semua tuntunan dalam Syariat Islam, tapi qanun ini juga menginspirasi kami mengembalikan budaya Aceh yang Islami dan bermartabat.

Banyak kalangan menolak ketentuan ini karena dinilai tak adil bagi perempuan, dan bahkan sangat membahayakan bagi perempuan jika harus duduk menyamping saat diboncengkan sepeda motor di jalan raya. Menurut Anda?

Tolong dipahami, adat istiadat Aceh sejak dulu sudah seperti itu. Bagi yang di luar Aceh mohon pengertiannya. Jangan sekadar pakai logika. Hormati keinginan kami untuk melaksanakan ajaran Islam secara kaffah, dan melaksanakan adat istiadat budaya kami. Kami hanya ingin wanita di Aceh terjafa martabat, harkat, dan kemulyaannya. Marwah lembut perempuan itu harus dijaga.

Mengenai duduk menyamping berbahaya, itu kalau ngebut, kalau membawa kendaraannya biasa saja, itu justru akan memberikan nuansa kelembutan. Yang bilang itu bahaya adalah mereka yang sering duduk mengangkang.
Cukup jelas dalam Islam, agar umat Islam baik laki-laki maupun perempuan menjaga kesopanannya. Tapi, apa yang kami lakukan ini seakan-akan dipandang sebagai kekejaman. Padahal, harapan dan tujuan kami hanyalah agar marwah, martabat, dan kemulyaan perempuan Aceh terpelihara sesuai Syariat Islam dan adat istiadat budaya Aceh.

Persoalan penting yang dihadapi Aceh, khususnya Lhokseumawe ini masih banyak seperti pemberantasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penanganan korban konflik. Tapi, mengapa yang dida hulukan justru persoalan larangan mengangkang bagi perempuan seperti ini?

Mohon dipahami, ini semua untuk kebaikan kami, masyarakat Aceh yang islami. Kami sangat menghargai perempuan-perempuan kami. Menjaga martabat dan kemulyaannya sangat penting. Tak hanya di mata masyarakat Lhokseumawe, tapi juga di mata umat yang lain. (Mohamad Burhanudin/Kompas.com)
mengangkang

Sumber:http://www.facebook.com/sultan.alaidinsyah